Kajati Sulsel Sila Pulungan Hadiri Peresmian Lima Pengadilan Militer oleh Ketua Mahkamah Agung RI di Makassar
KEJATI SULSEL, Makassar – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan, Dr. Sila H. Pulungan, menghadiri peresmian operasional lima unit Pengadilan Militer yang dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Sunarto. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada Kamis (9/7/2026) ini turut dihadiri Wakil Ketua MA, jajaran Hakim Agung, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, serta unsur Forkopimda Sulawesi Selatan.
Sekretaris Mahkamah Agung, Sugiyanto, menjelaskan bahwa peresmian ini merupakan tindak lanjut atas PP Nomor 22 dan 23 Tahun 2025 mengenai pembentukan pengadilan militer baru. "Pembentukan ini mempertimbangkan perkembangan organisasi TNI, tantangan geografis, serta pembangunan IKN Nusantara. Pengadilan Militer Tinggi V Makassar kini memiliki wilayah hukum mencakup 13 provinsi dari Sulawesi, Maluku, hingga Papua untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan," jelasnya.
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas ditunjuknya Makassar sebagai salah satu pusat Pengadilan Militer Tinggi. "Pemprov Sulsel berkomitmen mendukung penuh dengan menyiapkan gedung sementara serta menyediakan lahan untuk pembangunan gedung permanen, mengingat posisi strategis Makassar sebagai hub Indonesia Timur," ujar Andi Sudirman.
Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Sunarto, menegaskan bahwa peresmian struktur baru ini bertujuan memperkuat kualitas dan kelembagaan peradilan militer, sesuai amanah UU Nomor 31 Tahun 1997. "Selama ini beban perkara di Medan dan Surabaya sangat kompleks. Hadirnya unit baru di Balikpapan dan Makassar ini diharapkan dapat memangkas jarak tempuh bagi prajurit TNI yang memerlukan keadilan," tutur Sunarto.
Dalam arahannya, Prof. Sunarto juga menekankan agar lembaga baru ini membawa semangat profesionalisme dan integritas yang tinggi bagi para pencari keadilan. Ia berharap jajaran pengadilan militer dapat senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan peradilan secara berkelanjutan.
Lebih lanjut, Ketua MA memaparkan makna strategis dari kehadiran dua Pengadilan Militer Tingkat Banding dan tiga Pengadilan Militer Tingkat Pertama yang baru diresmikan tersebut. "Pertama, ini merupakan respons terhadap perkembangan tata kelola pemerintahan dan dinamika kewilayahan yang semakin kompleks," tambahnya.
Poin kedua, lanjutnya, adalah langkah nyata untuk mendekatkan pelayanan peradilan kepada masyarakat pencari keadilan di seluruh pelosok Tanah Air. Hal ini dinilai sebagai bagian dari upaya integrasi sistem hukum yang lebih merata dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi prajurit TNI.
Kegiatan diakhiri dengan prosesi penandatanganan prasasti oleh Ketua Mahkamah Agung RI sebagai simbol resminya operasional lima pengadilan militer tersebut. Kehadiran fasilitas hukum baru ini diharapkan menjadi pilar penting dalam penegakan hukum dan disiplin militer di wilayah Indonesia Timur.
Makassar, 9 Juli 2026
KEPALA SEKSI PENERANGAN HUKUM KEJATI SULSEL