RAPAT PENDAHULUAN (ENTRY MEETING) DAN PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS PENGAMANAN PEMBANGUNAN STRATEGIS PADA RUMAH SAKIT H. L. MANAMBAI ABDULKADIR

ENTRY MEETING DAN PENANDATANGANA PAKTA INTEGRITAS

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di Ruang Rapat Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi NTB, telah dilaksanakan kegiatan Entry Meeting dan Penandatanganan Pakta Integritas terhadap Pengamanan Pembangunan Strategis terhadap beberapa paket pekerjaan termasuk Pengadaan Alat Kesehatan dan Penunjang Kesehatan Lainnya di lingkungan Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir yang bersumber dari dana APBD (DBHCHT) Tahun 2025

Kegiatan Pembangunan Gedung TB dan Paru serta pengadaan terhadap Alat Kesehatan dan prasarana lainnya adalah dalam rangka peningkatan Kelas Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir dari tipe C menjadi tipe B. Proyek ini merupakan Proyek Strategis Daerah sebagaimana didalam SK Gubernur NTB nomor : 100.3.3.1-246 tahun 2025 tentang Penetapan Paket Strategis yang Menunjang Visi dan Misi Gubernur NTB serta merupakan program perioritas Presiden yang tertuang didalam Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2025 yang mengarahkan percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan primer dan lanjutan untuk mendukung transformasi kesehatan

Bahwa kegiatan Entry Meeting dan Penandatanganan Pakta Integritas adalah sebagai bentuk komitmen bersama antara Satker pemohon, Kejaksaan, Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas dalam menyelesaikan pelaksanaan Proyek Strategis Daerah tanpa ada hambatan dan kendala sehingga proyek bisa selesai tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Penandatanganan pakta integritas memiliki beberapa fungsi utama, antara lain komitmen Bersama, pencengahan korupsi, perbaikan tata kelola, serta memperkuat integritas. Kegiatan entry meeting dan penandatanganan pakta integritas bukan hanya sekedar seremonial semata tetapi untuk menciptakan dan memperkuat komitmen dalam menjalankan tugas pekerjaan dengan jujur, transparan dan akuntabel serta mencengah terjadinya praktik korupsi.