Dugaan Penyalahgunaan Fasilitas Fast Track Di Terminal Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai

Fast Track merupakan istilah pelayanan prioritas keimigrasian di Bandara Udara
Internasional Ngurah Rai dalam rangka mempermudah pemeriksaan keimigrasian masuk
atau keluar wilayah Indonesia bagi kelompok prioritas (Lanjut Usia, Ibu Hamil, Ibu dengan
Bayi) dan pekerja Migran Indonesia.

Pelayanan Fast Track tidak dipungut biaya dan tidak masuk dalam daftar Penerimaan
Negara Bukan Pajak(PNBP) yang dapat dipungut oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

Tujuan yang mulia dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam memberikan pelayanan prima
bagi para pelanggannya ini dalam prakteknya disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu
untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah, yaitu dengan memberikan fasilitas khusus
ini kepada mereka yang tidak berhak di tengah kepadatan antrian pemeriksaan
keimigrasian masuk atau keluar tanah air.

Menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat yang masuk ke Kejaksaan Tinggi Bali serta
komitmen Pemerintah dalam memberantas praktek-praktek mafia pelabuhan dan Bandar
udara, pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 jajaran Kejaksaan Tinggi Bali telah
melakukan pengecekan langsung ke lapangan di Bandara Udara Internasional Ngurah Rai
untuk mengetahui kebenaran informasi ini.

Berdasarkan hasil pengecekan langsung tersebut diperoleh fakta benar ada terjadinya praktek tersebut dengan nominal pungutan mencapai Rp. 100 – 200 Juta per Bulan. Dari jumlah tersebut, telah berhasil diamankan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diduga merupakan keuntungan
yang tidak sah yang diperoleh dari praktek-praktek tersebut. Tim Kejaksaan Tinggi Bali telah
mengamankan 5 (lima) orang yang kemudian dibawa ke kantor Kejaksaan Tinggi Bali untuk
dimintai keterangan lebih lanjut.

Di tengah upaya pemerintah dalam mendorong iklim investasi di tanah air, praktek yang
terjadi di Bandar udara Internasional sebagai etalase tanah air ini tentu dirasakan dapat
merusak citra Indonesia dan sistem pelayanan publik yang berlandasarkan prinsip
perlakuan dan kesempatan yang adil (equal treatment and opportunity) sebagai pondasi
mendasar dalam reformasi birokrasi di tanah air.